BAWASLU KABUPATEN SUKABUMI MENGGELAR RAPAT KOORDINASI DI HOTEL MAXONE - Harian Ekspos

Breaking

Post Top Ad

BAWASLU KABUPATEN SUKABUMI MENGGELAR RAPAT KOORDINASI DI HOTEL MAXONE


SUKABUMI, harianekspos.com JAWABARAT,- Badan pengawasan pemilihan umum(Bawaslu) Kabupaten Sukabumi, menggelar Rapat Koordinasi pengawasan Media Kampanye, dan rapat umum,pada pemilihan umum (Pemilu),tanun 2019.bertempat di Hotel Maxone jalan Siliwangi  Cikole Kota Sukabumi,rabu 20/3/2019.

Kabid SDM dan Organisasi Nuryamah Kabupaten Sukabumi, memaparkan,untuk pengawasan iklan dengan media dilakukan sesuai dengan PKPU no 32,bahwa ada dua kampanye,yang memang dilakukan tidak sama dengan metode kampanye,yang lain kalau dengan kampanye terbuka,dan kampanye terbatas di awali tanggal 23 September s/d, 13 April 2019.

Sedangkan untuk kampanye media dan rapat umum di mulai dari tanggal 24 Maret s/d 13 April 2019,rapat koordinasi (Rakor) hari ini untuk menyamakan persepsi terutama,pada internal Bawaslu dan Panwascam,PKD, bagai mana cara pengawasan untuk rapat umum dan juga iklan media,ucapnya.

Lanjut Nuryamah peraturan komisi pemilihan umum no 33 tahun 2018,tengtang perubahan kedua atas peraturan komisi pemilihan umum no 23 tahun 2018, tentang kampanye pemilihan umum pasal 37 iklan kampanye dibatasi, maksimum secara kumulatif.

10 spot berdurasi paling lama 30 detik untuk iklan TV, 10 spot berdurasi paling lama 60 detik, untuk iklan di radio,810, milimeter atau satu halaman setiap media cetak/setiap hari untuk iklan media cetak, 1,spot benner untuk setiap media dalam jaringan,iklan media jaringan,1spot, berdurasi paling lama 30 detik, untuk iklan di media sosial.

Untuk yang melanggar iklan di media berpa Tokan pada larangan larangan kampanye,di dalamnya tidak saling menjelekkan mengadu domba,dan lainnya dan konten itu yang kita awasi,kami berharap kepada media bisa bek erja sama yang pertama aturan mainnya,dan bisa mengikuti aturan yang sudah ada, dan kalau media melihat,mendengar atau membaca keluar dari regulasi, tersebut maka harus melaporkan ke Bawaslu, sedangkan sangsi yang melanggar di Pileg dan Pilpres, hanya sangsi administrasi saja, pungkasnya.

Reporter: Ois
| BACA JUGA YANG LAINNYA |

Post Bottom Ad

Pages