Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Bogor diduga salahi prosedur dalam Pedoman umum - Harian Ekspos

Breaking News

Post Top Ad

Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Bogor diduga salahi prosedur dalam Pedoman umum




Bogor, harianekspos.com - Juniar Irwan Manurung selaku ketua Umum (FORWARA)Forum Wartawan pemantau Peradilan mengungkapkan, penyaluran BPNT harus dikaji ulang. Sebab tidak sesuai dengan mekanisme Pedoman Umum(Pedum) yang sudah dikeluarkan oleh pusat.ada aturanya Pedum dari pusat,"jelasnya

Sesuai pedum tidak ada yang namanya kontrak antara E-Warung,KPM dan suplayer.Artinya E-Warung bebas memilih suplayer.selain itu,E-Warung tidak memaketkan bahan pangan,tapi yang ada saat ini,kedua hal itu ditemukan.Barang yang disalurkan juga berupa bentuk paket.KPM tidak bisa memilih sesuai kebutuhan.Menurutnya,teknis yang dilaksanakan DinSos Kabupaten Bogor selama ini masih menggunakan aturan yang lama(2019).Padahal sudah ada Pedum baru,disitu tidak ada perjanjian kontrak terserah E-Warung maupun KPM.

Juniar Irwan Manurung menegaskan kontrak antara suplayer,E-Warung dan KPM harus dibatalkan,selain itu itemnya tidak boleh dipaketkan.Tidak harus beras,kacang ijo,telur,kacang tanah dan buah-buahan,bebas memilih sesuai kebutuhan warga desa itu masing-masing.
Kalau ada penentuan harus sesuai dengan keinginan KPM,tidak bisa suplayer atau E-Warung yang menentukan,ini akan menjadi polemic kalau tidak disesuaikan Pedum.Jadi landasan kita untuk penyaluran BPNT adalah PEDUM,"tegasnya.

Pedoman umum (Pedum)program sembako yang disusun oleh Kementrian/Lembaga lintas sektor yang dikeluarkan ada tanggal 19 Des 2019 yaitu Kementrian koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,Kementrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas,Kementrian Sosial,Kementrian Dalam Negeri serta Kantor Staf Presiden, Sekretariat TNP2K,Bank Indonesia,Otoritas Jasa Keuangan dan Bank penyalur anggota Himbara.

Baru-baru ini kami dari team Investigasi FORWARA telah mendapat keterangan dari beberapa agen/E-Warung dan juga dari TKSK di Kecamatan Cijeruk Kabupaten Bogor bahwa hampir semua agen/E-Warung telah membuat kontrak dengan PT AAM yang mana  PT tersebut telah mempercayakan pengelolaanya keapda pak Ucu.Keterangan tersebut kami dapat langsung dari sdr Wahyu selaku TKSK Kecamatan Cijeruk bahwa diwilayah kami hampir semua teken kontrak dengan PT AAM diatas materai.Saya sendiri mendapatka fee dari PT AAM,"tegasnya.

Dalam keteranganya kamipun mendapatkan informasi bahwa jumlah KPM se Kecamatan Cijeruk mencapai 6000 KPM dikurangi jumlah KPM yang kartu ATM nya tidak bisa digunakan sebagian dan sebagianya lagi orangnya tidak bisa pulang dari luar daerah karena adanya larangan terkait covid-19.Bisa diperhitungkan apabila keuntungan dari beras saja yang per KPM mendapatkan  satu kantong beras dengan berat rata-rata 11kg harga Rp 130.000.Bila berbicara harga beras pasar paling bagus biasa dikonsumsi semua lapisan masyarakat harganya Rp.9.500,berapa keuntungan yang didapatkan oleh penyalur atau PT?Dugaan kami selaku Sosial Kontrol berarti hampir semua penyalur atau PT meraup keuntung dari program BPNT seperti itu.Sungguh luar biasa.

(Nto Forwara)....
| BACA JUGA YANG LAINNYA |

Post Bottom Ad

Pages